PERATURAN DESA SAYATI

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

( RKP DESA )

TAHUN 2017

PEMERINTAH DESA SAYATI

KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan DokumenRencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun2017, dimana  pemerintah   desa   harus   menyusun   dokumen    Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan  rencana tahunan Desa.

Kami menyadari RKPDesa yang kami susun ini masih banyak kekurangan, sehingga perlu saran pendapat yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga dokumen RKPDesa ini menjadi acuan program semua pihak masyarakat Desa Sayati.dalam pembangunan dalam tahun berjalan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril, materil, bimbingan, partisipasi, arahan atau masukan dalam proses penyusunan RKPDesa, harapan  kami dengan  adanya  Dokumen RKPDesaini bisa memberikan masukan kepada semua  pihak  tentang Program kegiatan prioritas yang ada di desa Sayati,sehingga akan memaksimalkan terhadap realisasi program yang merupakan kebutuhan  bersama masyarakat    DesaSayati.

Sayati.,   28 Oktober  2016.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I.            PENDAHULUAN

1.1.         Latar Belakang

1.2.         Landasan Hukum

1.3.         Tujuan dan Manfaat

1.4.         Visi dan Misi Desa

BAB II.  GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1.  Arah Kebijakan Pendapatan Desa

2.2.  Arak Kebijakan Belanja Desa

BAB III.  EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1.  Format Pagu Indikatif Desa

3.2.  Rencana Pembangunan Yang Masuk ke Desa

3.3.  Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Tahun Sebelumnya

3.4.  Identifikasi Maslah berdasarkan RPJM Desa

3.5.  Identifikasi Maslah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

BAB IV.   RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1.   Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa

4.2.   Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi

dan Pusat

4.3.   Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V.     PENUTUP

LAMPIRAN :

1. 1.      Matrik Program RKP Desa
2. 2.      Daftar Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2016
3. 3.      Berita Acara dan Daftar Hadir
4. 4.      Peraturan Desa (Perdes) Tentang RKP Desa
5. 5.      Proposal Teknis dan RAB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kedudukan desa sangat strategis sesuai azas Rekognisi dan Subsidiaritas bahwa desa mempunyai kewenangan hak asal usul dasa dan kewenangan lokal berskala desa. Artinya Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten tidak bisa mengambil alih kegiatan yang sudah disusun pemerintah desa bersama masyarakat apabila desa bisa melaksanakan kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya.

            Otonomi yang dimiliki Desa, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan masyarakat Desa walaupun disadari benar bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan masalah yang multi dimensi serta memerlukan kurun waktu yang lama dan perlu adanya program pembangunan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan tersebut.Pada dasarnya penyusunan RKPDesa merupakan acuan dan pedoman baik unsur Pemerintahan Desa maupun masyarakat untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan semua unsur baik pemerintahan desa dan semua komponen masyarakat desa sebagai acuan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat desa.

            Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)  adalah dokumen Perencanaan Desa untuk periode 1(satu) tahun yang merupakan prioritas usulan program pembangunanyang telah disepakati melalui musyawarah mufakat.  Ditetapkan dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan desa, Strategi Pembangunan desa serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 1(satu) tahun kedepan, dengan demikian, RKPDesamenjadi landasan/dokumen perencanaan.

1.2.Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RKPDesa,  sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3.   Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor126, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10).
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung 
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19).
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor    Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor    Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Program Raksa Desa .
28. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60).
29. Peraturan Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Nomor 04 Tahun 2013tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tingkat Desa Sayati.
30. Peraturan Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Sayati.
31. Peraturan Desa Sayati No   Tahun 2015 tentangReview RPJMDes.
32. Peraturan Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa SAYATI Kecamatan Margahayu Tahun Anggaran 2015.

1.3.  Tujuandan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPDesa ini adalah tersedianya dokumen perencanan Desa

sebagai :

1. Penjabaran dari RPJMDesa
2. Dasar penyusunan Peraturan desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
3. Agar desa memiliki dokumen perencanan pembangunan tahunan yang mempunyai kekuatan hukum.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi  dalam perencanan program pembangunan
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengaggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Sebagai dasar pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa

1.4.2. Manfaat

Manfaat penyusunan RKPDesa ini adalah :

1. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat pemerintahan desa dan seluruh Stakeholders dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.
2. Merupakan instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemangunan
3. Menjadi instrumen penilaian kinerja untuk mengukur Kepala Desa beserta jajaran unsur pemerintahan desa baik untuk Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran maupun pencapaian Rencana Kerja Pembangunan.

1.4. Visi dan Misi

Visi

Berdasarkan atas kondisi, permasalahan, potensi dan peluang yang dimiliki Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, maka visi yang kami kedepankan adalah :

“Terciptanya Pemerintahan Desa yang HARMONIS,  BERSIH dan TRANSPARAN. Guna mewujudkan Masyarakat Desa yang ADIL dan MAKMUR Dalam Ridho Alloh SWT serta TERDEPAN di berbagai Program  Pembangunan “

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai arah kebijakan Desa SAYATI yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga serta menjalin  kerjasama antara Kepala Desa, perangkat desa dan BPD serta lembaga lain yang mengarah pada peningkatan Profesionalisme kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Melakukan silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat, Para pengurus RW dan RT secara berkesinambungan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
3. Menggali Potensi dan mengelola Aset Desa untukkepentingan dan Kesejahteraan masyarakat  Desa Sayati.
4. Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada Masyarakat melalui budaya : SENYUM,SALAM, SAPA, SOPAN dan SANTUN
5. Meningkatkan kegiatan dan potensi Olah Raga, seni dan budaya yang ada dimasyarakat
6. Meningkatkan PEMBERDAYAAN perempuan di segala bidang
7. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan bidang kesehatan dimana Pokja Posyandu sebagai motornya

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1.  Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan pendapatan berkaitan

dengan penerimaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan asli Desa dengan upaya-upaya sebagai berikut:

a)      Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara membangun Badan Usaha Milik Desa

b)      Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa

c)      Mengoptimalkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat

2. Memaksimalkan Pendapatan transfer

a)      Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)

b)      Dana Desa (DD)

c)      Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten

d)     Bantuan Keuangan dari Raksa Desa

e)      Bantuan Provinsi

3. Membangun Sinergitas perencanaan Program Pembangunan Desa dengan rencana program kabupaten/ SKPD, Provinsi dan pusat.

1. Manggalang dan Memperbesar/kemitraan bantuan pihak ke tiga dengan cara:

a)      Sinergitas Perancanaan Program dengan pihak ke tiga

b)      Menggalang pendanaan dengan pihak ketiga/CSR yang tidak mengikat.

2.2.  Arah Kebijakan Belanja desa