PERATURAN DESA SAYATI

NOMOR : 05 TAHUN 2016

TENTANG :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

DESA SAYATI KECAMATAN MARGAHAYU

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DESA SAYATI

KECAMATAN MARGAHAYU

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2016

Jl. Sukamenak No. 9 Telp. (022) 5410575 Kode Pos 40228

KEPALA DESA SAYATI

PERATURAN DESA SAYATI

NOMOR : 05 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAYATI

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAYATI,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Bandung
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
6. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode Tahun Anggaran tertentu
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode Tahun Anggaran tertentu
21. Pendapatan Desa adalah semua pendapatan Kas Desa dalam periode Tahun Anggaran tertentu
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik Desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja daerah
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja daerah;
32. Anggaran belanja tidak terduga adalan anggaran yang tidak terencanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Desa;
33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparat Pemerintahan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan;
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana dalam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa;
40. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya;
41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sayati Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp.2.091.979.100,-dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa                                                                                     Rp    2.091.979.100,-
2. Belanja Desa                                                            
   1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa        Rp         554.897.900,-
   2. Bidang Pembangunan                                         Rp         679.070.700,-
   3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                  Rp         145.500.000,-
   4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                    Rp         712.510.500,-
   5. Bidang Tak Terduga                                            Rp                           0,-

Jumlah Belanja                                                         Rp      2.091.979.100,-

     Surplus/Defisit                                                          Rp                              -

                                                                                        ==================

1. Pembiayaan Desa
   1. Penerimaan Pembiayaan                                    Rp       65.000.000,00-
   2. Pengeluaran Pembiayaan                                   Rp       65.000.000,00-

Selisih Pembayaan (a – b)                                         Rp                              -

                                                                            ==================

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di    : Sayati

Pada tanggal     : 30 Desember 2016

KEPALA DESA SAYATI,

SULAEMAN ISKANDAR

Diundangkan di Sayati

pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DESA,

JAJANG ZAKARIA

LEMBARAN DESA SAYATI NOMOR......TAHUN 2016

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAYATI KECAMATAN MARGAHAYU

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :  4 TAHUN  2016

TENTANG

 KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

 TAHUN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAYATI

Menimbang              :a.       bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

1. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Insentif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat   maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017.
3. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati  Anggaran Pendapatan & Belanja Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017.
4. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat                  :  1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan Desa;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

MEMUTUSKAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :  03/DS-Sayati/2016.

Nomor :  03/BPD -Sayati /2016

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SAYATI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2017

Pada hari ini  jum’at tanggal tiga puluh  bulan desember Tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SULAEMAN ISKANDAR                : Kepala Desa Sayati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sayati selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. UDIN.,SPd.MM                            : Ketua BPD Desa Sayati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sayati selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1.    PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) tahun 2017 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2.    PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2017 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3.    PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017  selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4.    PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Margahayu untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

 ( APBDES) TAHUN 2017

Pada hari ini jum’at tanggal tiga puluh Bulan Desember  Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di desa Sayati, Kecamatan  Margahayu, Kabupaten Bandung dengan dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun Anggaran 2017.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakat iAnggaran pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK			URAIAN			ANGGARAN
1			2
1	PENDAPATAN
11	Pendapatan Asli Desa					36,000,000.00
114	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah					36,000,000.00
12	Pendapatan Transfer					2,055,979,100.00
121	Dana Desa					762,415,000.00
122	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi					136,888,300.00
123	Alokasi Dana Desa					941,675,800.00
124	Bantuan Keuangan Provinsi					165,000,000.00
125	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota					50,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN					2,091,979,100.00
2	BELANJA
21	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa					554,897,900.00
211	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan					314,767,200.00
2111	Belanja Pegawai					314,767,200.00
21111	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa					232,927,200.00
21112	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa					47,520,000.00
21114	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa					34,320,000.00
212	Kegiatan Operasional Kantor Desa					168,569,900.00
2121	Belanja Pegawai					54,750,000.00
212111	Uang Lembur					54,750,000.00
2122	Belanja Barang dan Jasa					79,319,900.00
21221	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet					16,500,000.00
21222	Belanja Alat Tulis Kantor					5,142,400.00
21223	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					827,500.00
21224	Belanja Benda Pos dan Materai					1,650,000.00
21227	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2,500,000.00
21228	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya					30,000,000.00
212212	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor					1,000,000.00
212214	Belanja Honorarium Tim Panitia					2,500,000.00
212216	Belanja Perjalanan Dinas					16,200,000.00
212218	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga					3,000,000.00
2123	Belanja Modal					34,500,000.00
212312	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur					500,000.00
212314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor					2,500,000.00
212316	Belanja Modal Pengadaan Komputer					14,000,000.00
212317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio					7,500,000.00
212318	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi					10,000,000.00
213	Kegiatan Operasional BPD					12,000,000.00
2131	Belanja Pegawai					4,500,000.00
21317	Uang Sidang BPD dan Anggotanya					4,500,000.00
2132	Belanja Barang dan Jasa					7,500,000.00
21322	Belanja Alat Tulis Kantor					2,500,000.00
21326	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan					1,200,000.00
21327	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3,800,000.00
215	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa					26,500,000.00
2152	Belanja Barang dan Jasa					26,500,000.00
21526	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan					3,750,000.00
21527	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17,500,000.00
215214	Belanja Honorarium Tim Panitia					2,250,000.00
215215	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber					3,000,000.00
216	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa					5,000,000.00
2162	Belanja Barang dan Jasa					5,000,000.00
21626	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan					775,000.00
21627	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2,625,000.00
216214	Belanja Honorarium Tim Panitia					600,000.00
216215	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber					1,000,000.00
217	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa					10,500,000.00
2172	Belanja Barang dan Jasa					10,500,000.00
217214	Belanja Honorarium Tim Panitia					10,500,000.00
2112	Kegiatan Penyelenggaraan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan Masa Jabatan					2,560,800.00
21122	Belanja Barang dan Jasa					2,560,800.00
211226	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan					2,560,800.00
2114	Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					15,000,000.00
21141	Belanja Pegawai					15,000,000.00
211414	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa					15,000,000.00
22	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					679,070,700.00
223	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor					80,000,000.00
2233	Belanja Modal					80,000,000.00
223315	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga					80,000,000.00
224	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial					37,833,200.00
2243	Belanja Modal					37,833,200.00
224326	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya					37,833,200.00
227	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan					127,169,600.00
2273	Belanja Modal					127,169,600.00
227319	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					63,585,700.00
227326	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya					63,583,900.00
2210	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Aparatur Desa					20,000,000.00
22102	Belanja Barang dan Jasa					20,000,000.00
2210219	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana					20,000,000.00
2211	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat					18,066,200.00
22112	Belanja Barang dan Jasa					18,066,200.00
2211219	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana					18,066,200.00
2213	Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sarana Air Bersih yang Menjadi Kewenangan Desa					60,750,000.00
22133	Belanja Modal					60,750,000.00
2213329	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air					60,750,000.00
2214	Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan MCK Sesuai Standar Teknis yang Ditetapkan Pemerintah					10,000,000.00
22143	Belanja Modal					10,000,000.00
2214326	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya					10,000,000.00
2215	Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Prasarana Lingkungan (Jalan Setapak dan Jalan Lingkunga					115,362,800.00
22153	Belanja Modal					115,362,800.00
2215327	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa					115,362,800.00
2218	Kegiatan Pembangunan Drainase					29,448,900.00
22183	Belanja Modal					29,448,900.00
2218326	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya					29,448,900.00
2219	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar					22,440,000.00
22192	Belanja Barang dan Jasa					22,440,000.00
2219220	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat					22,440,000.00
2223	Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan e-government Desa					<p ali ; Kirim Komentar Nama No. Hp E-mail Isi Pesan        MASUK ADMIN LAYANAN MANDIRI   Menu Kategori Berita Desa   Statistik  Arsip Artikel Terbaru Populer Acak  Agenda Belum ada agenda   Sinergi Program  Galeri PEMBANGUNAN MCK RW 03 Kunjungan Mendes PDTT di Sentra Boneka  Pemerintah Desa  Komentar  Media Sosial  Peta Wilayah Desa Buka Peta  Peta Lokasi Kantor Buka Peta Detail Alamat : Jl. Sukamenak No. 9 Sayati Margahayu Bandung Jawa Barat 40228 Indonesia Desa : Sayati Kecamatan : Margahayu Kabupaten : Bandung Kodepos : 40228 Telepon : Email :   Statistik Pengunjung Hari ini : 185 Kemarin : 123 Total Pengunjung : 269,224 Sistem Operasi : Unknown Platform IP Address : 216.73.216.183 Browser : Mozilla 5.0  Keuangan Toogle navigation 2021 Pelaksanaan APBDes Pendapatan APBDes Belanja APBDes